spmabogor.net

Menara?

Ya. Kedengarannya mungkin aneh, tapi itulah kenyataannya.

Bentuknya mengingatkan saya pada menara gereja. Malah saat pertama kali datang ke SPMA malah saya kira memang gereja. Atau setidaknya bekas gereja. Pilar-pilar persegi berukuran besar, lorong ruangan (koridor) yang dikombinasikan dengan banyak jendela untuk sirkulasi udara, dan ornamen batu kali yang sangat menonjol. Semuanya masih tampak sama seperti duapuluh tahun sebelumnya. Barangkali masih tampak sama sejak berdiri seratus tahun lalu.

Menara itu, dulunya mungkin dilengkapi dengan lonceng kalau mengingat adanya lubang semacam cerobong asap di bawahnya. Meskipun selama saya di sana tidak pernah terdengar bunyi lonceng dari menara, hal itu tidak pernah saya pertanyakan benar.

Saya senang dengan bentuknya.

Sering menara itu saya pandangi lama-lama. Keberadaannya memiliki daya magis yang kuat. Seperti memiliki daya tarik yang membuat kita selalu menoleh ke sana setiap kali melewatinya. Begitu kuatnya pesona menara itu sehingga saya tak pernah ragu membuat sketsanya di kiri atas amplop, di halaman belakang buku pelajaran, atau di mana saja saya punya alasan untuk menggambarkannya.

Pada saat aktif mengurusi majalah dinding (antara tahun 1982-1983), sketsa menara tak pernah bisa dipisahkan dari lembar editorial. Selalu terpampang di sudut paling kiri atas. Selalu merebut perhatian di antara gambar atau artikel lainnya. Kadang saya berpendapat menara SPMA merupakan landmark di kawasan Cibalagung. Sama seperti Tugu Kujang di pertigaan Jalan Otista. Sama seperti Tugu Monas di Jakarta.

Taman Bougenville, begitu saya menyebutnya.

Kita bisa duduk-duduk di Taman Bougenville sambil memandang menara yang gagah menjulang di latar belakang.

Betapa romantisnya.

Rasanya tak ada pasangan yang tidak pernah berpacaran di Taman Bougenville.

Rasanya tak ada yang tidak bisa dikenang dari Taman Bougenville.

Sering saya duduk-duduk di bangku taman sambil menatap menara dan bertanya kepada diri sendiri, “Apa saja yang sudah disaksikan menara itu di sini?“

Menara itu diam saja.

Seperti tidak tertarik untuk menceritakan kesaksiannya kepada orang lain. Padahal selama seratus tahun berdiri di depan Taman Bougenville, dia telah banyak menyaksikan keceriaan dan senda gurau siswa-siswa SPMA. Dia menjadi saksi bisu kenakalan-kenakalan, pertemuan-pertemuan rahasia, pertengkaran dan tukar pendapat, pembicaraan politik, diskusi ilmiah, atau kemesraan khas remaja. Kalaupun bisa berbicara, barangkali dia hanya akan tersenyum. Senyumnya pun mungkin malu-malu saat mengenang kembali hal-hal manis yang pernah dilihatnya di Taman Bougenville.

Menara SPMA dan Taman Bougenville.

Sampai sekarang saya tidak pernah bisa melupakan keduanya. Melihat keduanya seperti menelusuri kembali potongan-potongan masa lalu yang tercecer. Seperti mengaduk-aduk kembali suka dan duka selama bersekolah di SPMA. Seperti mencampur kembali rasa bangga dan rasa haru yang pernah ada.

Kalau nanti ada kesempatan ke SPMA lagi, hal pertama yang saya lakukan adalah melihat apakah menaranya masih gagah dan Taman Bougenvillenya masih romantis. Saya tetap akan melakukan walau sedikitpun tak ada keraguan bahwa menara SPMA akan selalu tampak gagah dan Taman Bougenville akan selalu tampak romantis.

Saya tidak pernah malu untuk mengakuinya. Barangkali karena setelah keluar dari SPMA saya tidak pernah menemukan menara yang lebih gagah dan taman yang lebih romantis. Itulah sebabnya saya akan selalu merindukan keduanya. Sampai kapan pun.

However and forever ….

Dibuka dengan kalimat manis, ‘sebuah bentuk kemandirian petani’: Pada zaman Orde Baru, petani terpaksa merelakan tanaman organisnya dibabat aparat, mereka harus menanam tanaman dan cara yang ditentukan oleh pemerintah, bibit dan cara tanam ditentukan oleh pemerintah, seragam. Pada era Reformasi, petani bisa menentukan sendiri jenis dan bibit usaha taninya.

Maksud baik pemerintah melakukan standardisasi dan sertifikasi bertujuan agar konsumen tidak tertipu, bahwa produk-produk pertanian dimaksud betul-betul dari hasil usaha organis, yakni alamiah, tidak pakai pupuk buatan pabrik, tidak pakai insektisida pabrik.

Dalam hal yang sama, Pastor Agatho Elsener OFM Cap. seorang perintis pertanian organis di Tugu Selatan, dan melalui Yayasan Bina Sarana Bakti telah menghasilkan alumni ratusan lulusan yang kemudian menjadi petani organis di berbagai daerah.  Berpendapat bahwa yang benar organis, bukan organik.

Kita coba membedakan dua makna kata ini, pertanian organik dimaksud terbatas pada sebagai pertanian ramah lingkungan yang diakui sebagai pertanian yang tidak mengkonsumsi pupuk pabrikan dan obat kimia, pertanian organis dipahami lebih luas, yakni menggambarkan satu unit/kesatuan yang terdiri atas bagian-bagian yang semua teratur, terarah pada kepentingan bersama, yaitu harmoni.

Melanjutkan pendapat pastor Agatho.  Pertanian organis tidak hanya non-kimia dan non-pestisida, bukan pula soal sertifikat.  Pertanian organis menyangkut sikap dan pandangan hidup.  Organisme alam terdiri atas binatang, tumbuhan, hutan dan biotop lainnya.  Semua bisa hidup karena dukungan semua organnya, dan setiap organ bertujuan hanya satu, yakni melayani organisasinya.  Kalau organ melayani dengan baik, organisme makin sehat.  Konsep organis dengan analogi tubuh manusia itu dalam usaha tani organis dikembangkan lewat kesatuan antara unsur-unsur kehidupan, iklim, binatang, dan tumbuhan.  Pertanian organis menyangkut sikap dan pandangan hidup sehingga pertanian organis adalah keniscayaan bagi kelestarian alam.

Pertanian organis menjadi berbiaya murah ketika peternakan dan pertanian berjalan bersama sebagai satu kesatuan usaha.  Ada peternakan yang menghasilkan kotoran untuk pupuk, sisa hasil sayuran bisa jadi bahan makanan untuk ternak/binatang.

Sementara intensifikasi pertanian sebagai pengembangan dari slogan Revolusi Hijau dalam praktik adalah memperlakukan alam dengan kerakusan besar, mengakibatkan usaha tani rentan terhadap hama dan pergantian iklim.

Dari sisi kebijakan niat baik pemerintah melindungi konsumen mengenai standardisasi dan sertifikasi produk pertanian organik, ketika salah satu acuannya adalah harus melalui tes analisa tanah dari lahan yang akan digunakan untuk bertani, bahwa lahan tersebut bersih dari dampak pupuk pabrikan dan obat kimia, padahal menilik lahan pertanian di negeri ini yang telah terperan-serta dalam Revolusi Hijau pada umumnya tidak bersih dari dampak pupuk pabrikan dan obat kimia.

Entah berapa puluh tahun waktu yang harus ditempuh untuk mengembalikan lahan pertanian tersebut agar bersih dari dampak pupuk pabrikan dan obat kimia.  Atau membuka lahan perawan.

Petani berlahan luas, bermodal besar, berakses mudah, kita sebut saja pengusaha agribisnis.  Bagi mereka, tidak ada keberatan dan tidak beralasan untuk tidak bisa memenuhi salah satu acuan standardisasi dan sertifikasi tersebut.

Di sisi lain petani yang justru menjadi ujung tombak untuk mewujudkan kedaulatan pangan (bukan ketahanan pangan) di negeri ini, adalah sosok yang lugu dan setia kepada alam usaha taninya, dengan keterbatasan lahan yang lugu pula dan setia pula pada alam usaha taninya, demikian juga keterbatasan fulus yang lugu dan hanya setia tehadap usaha taninya.  Dipengaruhi dominasi pola pikir yang condong pada kesetiaannya tersebut, menjadi mengarah pada kepasrahan dalam bersikap, kurang memiliki geliat untuk mengembangkan sikap.

Dibutuhkan kejelian pemerintah, tidak hanya melindungi konsumen, tapi juga mengeluarkan kebijakan yang melindungi produsen lemah yang nota bene adalah pahlawan-pahlawan kedaulatan pangan dimasa datang, yang kepentingannya untuk mengantisipasi munculnya petani-petani berdasi memanfaatkan kondisi lemah ini dengan mengkondisikan dirinya seolah pembela, padahal justru mempertahankan keadaan produsen lemah ini agar tetap lemah.

Kebijakan pemerintah menelurkan sejuta PPL/PPS, adakah sudah dibekali dengan pengetahuan praktis pertanian organik maupun pertanian organis.

Adalah menjadi tidak bijaksana ketika pemerintah hanya bertahan pada pemahaman pertanian organik, tanpa menghargai pemahaman lain yang lebih luas tentang pertanian organis.

Mengutip Y Wartaya Winangun SJ, pimpinan Kursus Pertanian Taman Tani, (Salatiga, 2005).  Membangun karakter petani yang sukses butuh tiga M, Mulai dari diri sendiri, Mulai dari yang kecil, Mulai dari saat ini.  Keberhasilan yang besar diawali dari keberhasilan yang kecil-kecil.

Menurut Sudaryanto, seorang sarjana pertanian yang menjadi tangan kanan Pastor Agatho.  Membangun pertanian, khususnya bagi petani, harus dimulai dari yang kecil.  Untuk menjadi petani yang sukses, harus dimulai saat ini, yakni menjalankan pertanian berwawasan lingkungan dan pertanian organis dalam praktik.

Demikianlah hai petani dari sebuah fragmen entahlah, kami telah berusaha menjawab ke-entahlah-an engkau, mohon ma’af kami telah terlalu lama membiarkan engkau menunggu jawaban.

Berbagai produk Barat yang sarat bahan kimia menjadi idola
Pembasmi penyakit, fungi, hama, dan smua produk an-organik jadi andalannya
Peningkat produksi panen sampai pascanya
Petani manut tak berdaya

Waktupun bergulir, pola bertani pun beralih pikir
Petani mulai ketergantungan, sedang kita tidak mampu memproduksinya
Lagi-lagi petuah Barat ditelan mentah-mentah
Perangkat untuk memproduksi kebutuhan itu pun dialirkan dengan deras
Era Industri mulai digulirkan sangat perlahan
Bahan untuk memproduksinya harus dialirkan dari Barat
Sumber Daya Alam digali perlahan

Petani mulai terikat bahwa tanpa ramuan itu Panen tidak akan maksimal
Residu bahan kimia sintetispun mulai menyusup ke dalam tanah
Perlahan namun pasti
Siklus mikro orgasnisme dalam bumi kita ini mulai terganggu
O Ow, makronyapun terganggu juga
Ekosistemnya terganggu ?
Apa iya ?

Ekonomi awak kecil tak mampu memperoleh semua bahan ramuan yang sakti itu
Perlahan sebagian petani mulai bertani dengan mengurangi bahkan tanpa bahan ramuan
Produksi menurun perlahan
Petuah Barat lagi-lagi ditelan mentah-mentah.
Petuah Barat lagi-lagi di adopsi mentah-mentah.
Kredit Usaha Tani digulirkan, lagi-lagi petani menjadi sasaran.
Keterikatanpun merembak, terjebaklah awak ?

Sektor Pertanian perlahan menjadi mandul.
Sektor Pertanian tidak lagi menjanjikan.
Sektor Pertanian dengan perlahan ditinggalkan.
Sektor Industri mulai meng-idola.
Petani tak mampu melakukan regenerasi, lantaran keturunannya tak tertarik pada bertani.
Oh.., bukan itu, kata Petani.
Lahannya ? Bahan ramuannya tak terjangkau ? Terlilit kredit ?
Oh.., entahlah, kata Petani

Demikian gambaran sebuah fragmen
Suatu paket teknologikah yang di adopsi dari Barat ?
Petani bilang sih, entahlah

Kami masih ingin bertani, kata Petani
Gimana ya, apa ada jalan keluarnya ? tanya Petani
Ada sih, tapi hanya dalam bentuk perkiraan dan pada skala objek yang sangat kecil, nantilah, di edisi mendatang, atau dari forum pembaca punya buah pikiran.
Kami sangat berharap lho, janji dan JiwaTani-mu kunantikan, kata Petani.

· Pada tahun 1876, Kebun Raya membangun Kebun Budidaya Tanaman (Kultuurtuin) di Cikeumeuh Bogor dengan mandat untuk melaksanakan 3 fungsi, yaitu: penelitian, pendidikan, dan penyuluhan. Disamping membangun kebun percobaan dengan fungsi penelitian, juga dibangun kebun-kebun percontohan dan sekolah pertanian sebagai bagian dari fungsi penyuluhan dan pendidikan pertanian.

Dengan berdirinya Departemen Pertanian (Departemen Van Landbouw, 1905) penyelenggaraan pendidikan dan penyuluhan pertanian bagi rakyat pribumi menjadi lebih mantap dan profesional setelah mendapat dukungan dan persetujuan dari Departemen Pendidikan, Agama, dan Kerajinan pada tahun 1900. Secara berturut-turut berkembang cabang pendidikan pertanian, seperti Sekolah Hortikultura (1900), Sekolah Pertanian (1903), Sekolah Dokter Hewan (1907), Culture School (1913), Lanbouw Bedriff School (1922), dan Middlebare Boschbauw School pada tahun 1938.

Setelah Indonesia merdeka, pengembangan SDM pertanian diupayakan lebih serius lagi dibawah pembinaan Kementerian Kemakmuran (1945-1950). Lembaga Kementerian Kemakmuran mengalami reorganisasi menjadi Kementerian Pertanian (1950-1960) dan kemudian menjadi Departemen Pertanian hingga saat ini. Agar penyelenggaraan pengembangan SDM pertanian dapat lebih memenuhi kebutuhan pembangunan pertanian, maka Kementerian/Departemen Pertanian membentuk lembaga pendidikan dan penyuluhan pertanian di tingkat pusat yang langsung berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Pertanian.

Pada awalnya kegiatan pendidikan dan latihan di lingkungan Departemen Pertanian diselenggarakan oleh masing-masing unit Eselon I Departemen Pertanian. Keadaan ini menyebabkan terciptanya aparat pendidikan pertanian yang satu sama lain bekerja secara terpisah dan kurang sesuai dengan keperluan pembangunan pertanian.

Dengan adanya Keputusan Menteri Pertanian Nomor 88/Kpts/Org/2/1972 yang merupakan pelaksanaan dari Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 1972 menetapkan garis-garis kebijaksanaan pendidikan dalam sektor pertanian sehingga dapat memperbaiki keadaan tersebut. Salah satu kebijaksanaan yang penting dalam Keputusan tersebut adalah ditetapkannya nama Badan Pembinaan Pendidikan dan Latihan Pertanian (BPPLP) sebagai penanggung jawab dalam penyelenggaraan pendidikan di lingkungan Departemen Pertanian. Sedangkan pendidikan pertanian itu dilaksanakan melalui sekolah-sekolah pertanian proyeksi baru yang bersifat polivalen di SPMA, SNAKMA dan SUPM Budidaya sebagai satu kelompok Sekolah Pertanian Pembangunan (SPP).

Sejak tahun 1968-1974 terjadi penggabungan departemen atau sebagian departemen lain menggabungkan kedalam Departemen Pertanian, sehingga susunan organisasi Departemen Pertanian menjadi:

- Menteri Pertanian;

- Sekretaris Jenderal;

- Direktorat Jenderal Pertanian;

- Direktorat Jenderal Kehutanan;

- Direktorat Jenderal Peternakan;

- Direktorat Jenderal Perikanan;

- Direktorat Jenderal Perkebunan;

- BIMAS;

Susunan Organisasi Departemen Pertanian ini berlaku sampai dengan Tahun 1974, kemudian muncul ketetapan baru yaitu Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen dan Keputusan Presiden nomor 45 Tahun 1974 tentang Susunan Organisasi Departemen.

Dalam Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 1974 diputuskan bahwa pada Departemen Pertanian dibentuk dua unit eselon I baru, yaitu :

- Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian; dan

- Badan Pendidikan, Latihan dan Penyuluhan Pertanian.

Dengan demikian Badan Pembinaan Pendidikan dan Latihan Pertanian (BPPLP) barulah menjadi Badan Pendidikan, Latihan dan Penyuluhan Pertanian (BPLPP), sejak tahun 1974 dengan salah satu tupoksinya menyelenggarakan penyuluhan pertanian di tingkat pusat maupun di tingkat daerah dilaksanakan oleh BPLPP.

Berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian Nomor OT.210/706/Kpts/9/1983, Badan Pendidikan, Latihan dan Penyuluhan Pertanian mempunyai tugas membina dan mengkoordinasikan kegiatan pendidikan, latihan dan penyuluhan pertanian yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Menteri Pertanian.

Sesuai dengan perubahan struktur organisasi melalui Keputusan Menteri Pertanian Nomor 560/Kpts/OT.210/8/1990, nama Badan Pendidikan, Latihan dan Penyuluhan Pertanian berubah menjadi Badan Pendidikan dan Latihan Pertanian dengan tugas pokok mengkoordinasikan, membina dan melaksanakan pendidikan dan pelatihan pertanian serta merumuskan metodologi penyuluhan berdasarkan kebijaksanaan Menteri dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selanjutnya tugas Badan Pendidikan dan Latihan Pertanian disempurnakan kembali melalui Keputusan Menteri Pertanian Nomor 96/Kpts/OT.210/2/1994, dengan tugas dan fungsi mengkoordinasikan, membina dan melaksanakan pendidikan dan pelatihan pertanian dalam rangka pelaksanaan tugas pokok departemen berdasarkan kebijaksanaan menteri dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan Keputusan Menteri tersebut Badan Diklat Pertanian terdiri dari :

1. Sekretariat Badan Diklat Pertanian;

2. Pusat Pembinaan dan Pendidikan Pertanian;

3. Pusat Pendidikan dan Latihan Pegawai;

4. Pusat Pendidikan dan Latihan Penyuluhan Pertanian dan

Operasionalisasi pelaksanaan kegiatan diklat pertanian dilaksanakan oleh 8 jenis Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan Diklat Pertanian dengan jumlah 61 UPT yang terdiri dari :

1. Sekolah Tinggi Perikanan (STP);

2. Akademi Penyuluhan Pertanian (APP);

3. Sekolah Pertanian Pembangunan (SPP);

4. Balai Penataran dan Latihan Pegawai (BPLP);

5. Balai Latihan Pegawai Pertanian (BLPP);

6. Balai Keterampilan Penangkapan Ikan (BKPI);

7. Balai Pendidikan dan Pelatihan Fungsional Pertanian (BPPFP);

8. Balai Metodologi Informasi Pertanian BMIP), dan

9. Balai Informasi Pertanian (BIP).

Mulai tahun 1994/1995, pengelolaan BIP dialihkan kepada Badan Litbang Pertanian.

Perubahan/ penyempurnaan organisasi tersebut merupakan antisipasi pengaruh-pengaruh atas perkembangan program pembangunan pertanian khususnya pembangunan nasional pada umumnya. Diharapkan dengan organisasi yang ada dapat dijadikan suatu perangkat kebijaksanaan dalam pembinaan dan pengembangan sumberdaya manusia, aparatur pemerintahan yang dilaksanakan untuk :

1. meningkatkan penguasaan kualitas ilmu pengetahuan dan teknologi pertanian yang berorientasi agrbisnis dan agroindustri; serta

2. meningkatkan penguasaan kualitas pengetahuan keterampilan disertai dengan pembinaan semangat kerja, disiplin, tanggung jawab moral, etika dan mental sehat dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Pada tahun 1998 dengan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 1016/Kpts/OT.210/2/1998 Badan Pendidikan dan Latihan Pertanian dirubah menjadi Badan Pendidikan dan Pelatihan Pertanian. Dengan perubahan tersebut tugas dan fungsi dari Badan menjadi Badan Pendidikan dan Pelatihan Pertanian tugas menyelenggarakan pengkajian dan perumusan rencana pengembangan sumber daya manusia pertanian dan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan pertanian serta pembinaan penyuluhan pertanian dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas departemen berdasarkan kebijaksanaan Menteri dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam melaksanakan tersebut, Badan Pendidikan dan Pelatihan Pertanian menyelenggarakan fungsi :

a. pengkajian dan perencanaan pengembangan sumber daya manusia pertanian, dan

b. pembinaan penyelenggaraan kegiatan pendidikan dan pelatihan pegawai pertanian,

Dengan berkembangnya tugas-tugas urusan pemerintah maupun pembangunan pertanian, maka kelembagaan Badan Diklat Pertanian juga berkembang dan namanya berubah menjadi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian dan Penyuluhan Pertanian berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 160/Kpts/OT.210/12/2000. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Penyuluhan Pertanian mempunyai tugas melaksanakan pengembangan dan Pendayaan sumber daya manusia dan penyuluhan pertanian berdasarkan Menteri dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam melaksanakan tugas tersebut Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Penyuluhan Pertanian menyelenggarakan fungsi :

a. perumusan kebijaksanaan dan perencanaan pengembangan sumber daya manusia dan penyuluhan pertanian;

b. pengkajian dan penyediaan informasi sumber daya manusia dan penyuluhan pertanian;

c. pengelolaan pendidikan dan pelatihan pertanian;

d. evaluasi kebijaksanaan dan pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia dan penyuluhan pertanian;

e. pelaksanaan administrasi badan.

Telah ditetapkan dengan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 01/Kpts/OT.210/1/2001 dan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 99/Kpts/OT.210/2/2001 sebagai pelaksanaan Keputusan Presiden Nomor 165 Tahun 2000, maka disempurnakan Organisasi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Penyuluhan Pertanian menjadi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian.

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian mempunyai tugas melaksanakan pengembangan dan pendayagunaan sumber daya manusia pertanian.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam tersebut di atas, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian menyelenggarakan fungsi :

a. Perumusan kebijakan dan perencanaan pengembangan sumber daya manusia pertanian;

b. Pengembangan penyuluhan pertanian;

c. Pembinaan lembaga pendidikan dan pelatihan pertanian;

d. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan pegawai pertanian;

e. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan kewirausahaan agribisnis;

f. Pelaksanaan administrasi Badan.Visi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian adalah terwujudnya sumber daya manusia pertanian tangguh dan berkarakter, dalam rangka menumbuhkembangkan sistem dan usaha agribisnis yang berdaya saing, berkerakyatan, berkeadilan, berkelanjutan, dan terdesentralistis.Misi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian adalah memberdayakan dan meningkatkan kemampuan sumberdaya manusia pertanian dalam rangka landasan pengembangan sistem dan usaha agribisnis yang berdaya saing berkerakyatan, dan berkelanjutan.

Susunan Organisasi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian terdiri dari:

a. Sekretaris Badan;

b. Pusat Pengkajian Sumber Daya Manusia Pertanian;

c. Pusat Pengembangan Penyuluhan Pertanian;

d. Pusat Pengembangan Pendidikan Pertanian;

e. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Pertanian;

f. Pusat Pengembangan Kewirausahaan Agribisnis.

Kebijaksanaan Strategis Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian:

a. meningkatkan daya saing Sumber Daya Manusia Pertanian;

b. mengoptimalkan fungsi kelembagaan pertanian;

c. membangun sistem pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian;

d. membangun piranti lunak dan piranti keras pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian

Kebijakan Operasional Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian :

1. menyelenggarakan kegiatan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia Pertanian dalam rangka pengembangan sistem dan usaha agribisnis;

2. melaksanakan revitalisasi aparatur dan sistem kelembagaan pertanian berdasarkan tugas pokok dan fungsi serta sesuai dengan peta kewenangan pusat dan daerah;

3. memperkuat mekanisme keterkaitan kelembagaan pertanian yang partisipatif, berkeadilan, berkelanjutan dan terdesentralisasi;

4. mendorong sistem dan usaha agribisnis berbasis pedesaan dengan memacu pemanfaatan teknologi spesifik dan jaringan kerjasama kemitraan antar kelembagaan pertanian.

Tujuan dari pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian adalah meningkatkan kualitas sumber daya pertanian melalui jalur pelayanan pendidikan dan pelatihan pertanian.

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian memiliki Unit Pelaksana Teknis (UPT) yaitu :

I. Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian (STPP)

STPP merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian yang bertugas melaksanakan dan mengembangkan program pendidikan profesional D IV dibidang ilmu-ilmu penyuluhan pertanian, dengan sasaran penyuluh pertanian, petugas pertanian dan masyarakat pertanian lainnya atau lulusan Sekolah Pertanian Pembangunan (SPP). Jumlah STPP ada 6 (enam) yaitu:

1. STPP Bogor

2. STPP Malang

3. STPP Medan

4. STPP Magelang

5. STPP Gowa

6. STPP Manokwari

II. Pusat Manajemen Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian (PMPSDMP)

PMPSDMP merupakan Unit Pelaksana Teknis Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian yang terletak di Ciawi Bogor dan mempunyai tugas menyelenggarakan diklat manajemen dan pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian untuk aparat dan petugas lingkup pertanian serta masyarakat pertanian lainnya.

III. Balai Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Pertanian

Balai Diklat Pertanian merupakan Unit Pelaksana Teknis Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian yang mempunyai tugas menyelenggarakan diklat keahlian agribisnis dan mekanisasi pertanian untuk aparat dan petugas pertanian berjumlah 7 (tujuh) Balai Diklat, yaitu:

1. Balai Diklat Mekanisasi Pertanian Batang Kaluku, Sulawesi Selatan;

2. Balai Diklat Agribisnis Tanaman Pangan dan Tanaman Obat Ketindan, Malang;

3. Balai Diklat Agribisnis Ternak Potong dan Teknologi Lahan Kering Noelbaki, Kupang;

4. Balai Diklat Agribisnis Perkebunan dan Teknologi Pasang Surut Binuang, Kal-Sel;

5. Balai Diklat Agribisnis Persusuan dan Teknologi Hasil Ternak Batu, Malang;

6. Balai Diklat Agribisnis Hortikultura Kayuambon, Lembang;

7. Balai Diklat Agribisnis Peternakan dan Kesehatan Hewan Cinagara, Bogor.

IV. Sekolah Pertanian Pembangunan (SPP)

Sekolah Pertanian Pembangunan merupakan Unit Pelaksana Teknis Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian yang sekarang telah diserahkan pengelolaannya kepada UPTD Provinsi, saat ini SPP berjumlah 135 yang terdiri dari 85 SPP Negeri dan 50 SPP Swasta.

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian mempunyai Rencana Strategis yang terdiri dari Landasan Operasional dan Strategi Pelaksanaan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian.

Landasan Operasional meliputi Visi, Misi, Kebijaksanaan strategis dan Kebijaksanaan Operasional Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian yang harus diketahui, dihayati dan selanjutnya diimplementasikan secara operasional di lapangan oleh setiap jajaran yang ada di lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian baik di Pusat maupun di Daerah.

Untuk itu setiap unit eselon II Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian harus menjabarkan kedalam bentuk program dan kegiatan yang terpadu dengan semangat dan nuansa partisipatif, berkerakyatan, pemberdayaan, berkeadilan dan berkelanjutan serta terdesentralisasi.

Rencana strategis tersebut merupakan suatu tentative action plan empat tahunan bagi unit eselon II yang bersangkutan disamping suatu tentative performance evaluation instrument yang dapat digunakan oleh Kepala Badan maupun unit-unit pengawasan lainnya.

Sedangkan Strategi Pelaksanaan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian meliputi :

a. menyusun rencana program dan anggaran pengembangan sumber daya manusia pertanian secara partisipatif, terpadu dan terkoordinasi baik internal maupun eksternal.

b. mengembangkan sistem dan prosedur pelayanan dan pengaturan administrasi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian yang transparan, efektif dan efisien sesuai dengan perauran dan perundang-undangan yang berlaku.

a. penyusunan perencanaan sumber daya manusia pertanian;

b. penyusunan perencanaan peningkatan kualitas sumber daya manusia pertanian;

c. penyusunan rancangan pengembangan kesempatan kerja produktif;

d. penyusunan sistem informasi sumber daya manusia pertanian termasuk sistem evaluasi dan monitoring.

a. Internal: melaksanakan penataan sistem dan pengembangan kelembagaan, pengembangan ketenagaan, sistem penyelenggaraan dan pengembangan sarana dan prasarana penyuluhan pertanian.

b. Eksternal:

1. melakukan desentralisasi penyelenggaraan penyuluhan pertanian dalam rangka otonomi daerah;

2. melalukan koordinasi pembinaan kelembagaan dengan instansi terkait di Pusat maupun di Daerah dalam rangka memperkuat fungsi dan peran kelembagaan penyuluhan pertanian dengan pengembangan wilayah.

a. Internal: melaksanakan penataan sistem pengembangan kelembagaan, sistem pengembangan ketenagaan, sistem dan metode penyelenggaraan pendidikan serta pengembangan sarana dan prasarana pendidikan pertanian

b. Eksternal: melakukan koordinasi dan kerjasama kemitraan dengan lembaga terkait baik pemerintah maupun swasta dalam rangka pengembangan kerjasama penyelenggaraan pendidikan pertanian berdasarkan prinsip kemitraan kerja sejajar, saling menguntungkan, terbuka, meningkatkan kualitas proses pembelajaran dan memenuhi ketentuan peraturan perundangan-undangan.

a. Internal: melakukan penataan sistem dan prosedur pengembangan kelembagaan, ketenagaan dan penyelenggaraan diklat pegawai pertanian.

b. Ekternal:

1. melakukan koordinasi penyusunan rencana diklat pegawai pertanian secara partisipatif dan terpadu dengan instansi terkait baik di tingkat Pusat maupun Daerah dalam rangka mendukung pengembangan wilayah dan otonomi daerah;

2. melakukan desentralisasi penyelenggaraan diklat pegawai pertanian dan melakukan penyerahan pengelolaan Balai Diklat secara bertahap kepada pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan fungsi dan peranan Balai Diklat dalam melaksanakan otonomi daerah.

a. Internal: melaksanakan penataan sistem pendidikan dan pelatihan kewirausahaan, standar pengembangan kewirausahaan agribisnis dan penyelenggaraan diklat kewirausahaan agribisnis.

b. Eksternal:

1. melakukan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan instansi terkait dalam rangka mewujudkan perencanaan dan penyelenggaraan program pengembangan kewirausahaan agribinis;

2. mengembangkan kelompok kerja kewirausahaan agribisnis dalam rangka mewujudkan strategi pemberdayaan kader/lembaga, pelopor/penggerak agribisnis yang handal, masyarakat pelaku agribisnis dan proses pembelajaran kewirausahaan yang sesuai dengan kebutuhan dan lokalita spesifik.

 Sumber: www.deptan.go.id/bpsdm/webdiktan05/sejarah_perk_bpsdmp_05.htm